Bantuan Langsung Sementara Masyarakat

Nama : Siti Nadillah Salasa

NPM   : 16211817

Kelas : 2EA26

Rencana pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dalam rangka mengantisipasi efek kenaikan harga BBM bersubsidi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mendapat tantangan dari berbagai pihak. Ada yang mengatakan bantuan tersebut tidak mendidik masyarakat untuk mandiri, ada juga yang menuduh hal tersebut merupakan politik uang dalam rangka pencitraan partai demokrat dan SBY menjelang pemilu 2014, dan sebagainya.

Memperhatikan argumen-argumen dari penentang BLSM sepertinya belum ada yang menyajikan solusi yang jelas, lengkap dan mendalam terkait penolakan terhadap BLSM. Ada kesan penentangan BLSM ini lebih kental muatan politisnya, bahkan beberapa argumen terkesan paranoid dan mengada-ada menganalogikan BLSM sebagai bentuk lain politik uang. Saya mencermati BLSM adalah bantuan biasa dari pemerintah untuk masyarakat miskin yang tidak punya kekuatan ekonomi dalam mensubtitusi kebutuhan pokok mereka yang dipastikan tidak akan terjangkau karena kenaikan harga-harga saat pemberlakuan kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Sebelumnya pemerintah telah banyak melaksanakan program-program bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat ekonomi lemah. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat pos belanja bantuan sosial. Hal ini sangat wajar karena tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Hal ini dilaksanakan salah satunya melalui jalur bantuan Pemerintah.

Belanja Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga). BLSM adalah bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi terjadinya resiko sosial terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. 

Dinilai dari segi ekonomi , memberikan BLSM bukanlah sebuah solusi untuk menghadapi kenaikan harga minyak dunia . Pemerintah harus memikirkan cara lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia, misalnya dengan membuat lapangan kerja yang banyak sehingga bisa membuat masyarakat bisa lebih produktif dan tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah yang jumlahnya tidaklah seberapa. Banyak kalangan yang menilai juga bahwa BLSM merupakan strategi dari partai Demokrat untuk menghadapi pemilu 2014 nanti. Karena pada dasarnya memberikan kebijakan tersebut bisa menguntungkan bagi partai Demokrat dimana presiden kita saat ini berasal dari partai tersebut , namun partai Demokrat sendiri menampik kabar tersebut.

  

Hemat penulis, menentang BLSM bahkan mengkaitkannya dengan masalah pencitraan pemerintah apalagi politik uang adalah sangat tidak relevan dan terkesan “asal tidak suka”. Apalagi kita sama-sama memahami ada masyarakat yang akan sangat tidak berdaya saat harga BBM dinaikkan. Tidak menaikkan BBM tanpa solusi yang jelas pun secara perlahan namun pasti akan mendekatkan negara kita kepada krisis.

Lebih baik energi kita diarahkan untuk mengawasi agar pemberian BLSM dan juga bantuan sosial lainnya yang dialokasikan dalam APBN benar-benar dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel. Mari bersama kita kawal untuk memastikan BLSM dan bantuan sosial lainnya benar-benar dialokasikan dengan benar, tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat miskin keluar dari kesulitan hidupnya.

SUMBER : ekonomi.kompasiana.com 

               www.google.com