Nama : Siti Nadillah Salasa
NPM : 16211817
Kelas : 2EA26
Rencana pemerintah untuk memberikan bantuan kepada
masyarakat miskin dalam rangka mengantisipasi efek kenaikan harga BBM
bersubsidi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mendapat
tantangan dari berbagai pihak. Ada yang mengatakan bantuan tersebut tidak
mendidik masyarakat untuk mandiri, ada juga yang menuduh hal tersebut merupakan
politik uang dalam rangka pencitraan partai demokrat dan SBY menjelang pemilu
2014, dan sebagainya.
Memperhatikan argumen-argumen dari penentang BLSM
sepertinya belum ada yang menyajikan solusi yang jelas, lengkap dan mendalam
terkait penolakan terhadap BLSM. Ada kesan penentangan BLSM ini lebih kental
muatan politisnya, bahkan beberapa argumen terkesan paranoid dan mengada-ada
menganalogikan BLSM sebagai bentuk lain politik uang. Saya mencermati BLSM
adalah bantuan biasa dari
pemerintah untuk masyarakat miskin yang tidak punya kekuatan ekonomi dalam
mensubtitusi kebutuhan pokok mereka yang dipastikan tidak akan terjangkau
karena kenaikan harga-harga saat pemberlakuan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebelumnya pemerintah telah banyak melaksanakan
program-program bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat ekonomi lemah.
Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat pos belanja
bantuan sosial. Hal ini sangat wajar karena tercantum dalam RPJMN 2010-2014,
yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang
menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Hal ini dilaksanakan salah satunya
melalui jalur bantuan Pemerintah.
Belanja Bantuan Sosial
didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang
diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan
ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan
No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian
Negara/Lembaga). BLSM adalah bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi
terjadinya resiko sosial terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dinilai dari segi ekonomi , memberikan
BLSM bukanlah sebuah solusi untuk menghadapi kenaikan harga minyak dunia .
Pemerintah harus memikirkan cara lain untuk menanggulangi masalah kemiskinan
yang ada di Indonesia, misalnya dengan membuat lapangan kerja yang banyak
sehingga bisa membuat masyarakat bisa lebih produktif dan tidak hanya
mengandalkan bantuan dari pemerintah yang jumlahnya tidaklah seberapa. Banyak
kalangan yang menilai juga bahwa BLSM merupakan strategi dari partai Demokrat
untuk menghadapi pemilu 2014 nanti. Karena pada dasarnya memberikan kebijakan
tersebut bisa menguntungkan bagi partai Demokrat dimana presiden kita saat ini berasal dari partai tersebut , namun partai Demokrat sendiri
menampik kabar tersebut.
Hemat penulis, menentang BLSM bahkan mengkaitkannya
dengan masalah pencitraan pemerintah apalagi politik uang adalah sangat tidak
relevan dan terkesan “asal tidak suka”. Apalagi kita sama-sama memahami ada
masyarakat yang akan sangat tidak berdaya saat harga BBM dinaikkan. Tidak
menaikkan BBM tanpa solusi yang jelas pun secara perlahan namun pasti akan
mendekatkan negara kita kepada krisis.
Lebih baik energi kita diarahkan untuk mengawasi agar
pemberian BLSM dan juga bantuan sosial lainnya yang dialokasikan dalam APBN
benar-benar dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel. Mari bersama
kita kawal untuk memastikan BLSM dan bantuan sosial lainnya benar-benar
dialokasikan dengan benar, tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat miskin
keluar dari kesulitan hidupnya.
SUMBER : ekonomi.kompasiana.com